Pemerintah akhirnya memperpanjang PPKM hingga 25 Juli 2021. Selama masa PPKM Darurat, pemerintah menutup pusat-pusat perbelanjaan dan membatasi operasional tempat makan, baik restoran maupun warung tenda pinggir jalan. Hal ini membuat para pelaku ekonomi, khususnya ekonomi kecil dan menengah serta pekerja informal gelagapan. Namun, kenapa pemerintah memperpanjang PPKM? Simak diskusinya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama, Ekonomi Hendri Saparini dan Sosiolog Imam B Prasodjo. 

SUARA PALMERAH

SETELAH DARURAT, LALU APA?

Pelaksanaan program vaksinasi berbayar akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan setelah kebijakan ini banyak menuai kritik dan ditentang banyak kalangan. Bukan hanya tak etis, tapi pemerintah juga dinilai tidak memiliki sense of crisis. Di saat rakyat masih kesulitan mengakses dan mendapatkan vaksin, pemerintah melalui BUMN malah jualan vaksin.  Lalu bagaimana nasib program vaksin berbayar ini? Simak diskusinya bersama Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dan Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho. 

MAJU MUNDUR VAKSIN BERBAYAR

Pemerintah akhirnya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Aturan ini diniatkan untuk mengendalikan pandemi yang makin menjadi-jadi. Tentu kita belum bisa melihat hasilnya hari ini. Buah dari kebijakan ini baru akan kita rasakan satu atau dua pekan ke depan setelah aturan ini selesai diberlakukan. Pertanyaannya, mampukah PPKM Darurat ini menghentikan laju penularan virus corona yang makin menggila? Simak diskusinya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dan Epidemiolog Tri Yunis Miko.

SIASAT DI TENGAH PPKM DARURAT

Dua tahun sudah virus corona ‘menyapa’ Indonesia. Jutaan orang sudah terienfeksi virus asal Wuhan, China ini. Sebagian di antaranya tak bisa bertahan dan dikebumikan. Namun, virus corona tak melulu mengabarkan duka dan nestapa. Pandemi tak membuat semua orang surut dan kecil hati. Sebaliknya, bencana ini justru membuat sebagian masyarakat tergugah hati untuk berbagi. Beragam aktifitas sosial ini bisa menjadi modal. Modal sosial bagi bangsa ini untuk menghadapi dan mengatasi pandemi.  Mengapa banyak kelompok masyarakat yang mau ringan tangan di tengah pandemi yang mengancam? Simak diskusinya bersama para relawan kemanusiaan, epidemiolog, jurnalis Harian Kompas dan duta besar Indonesia untuk Singapura dan Vietnam. 

PANDEMI DARURAT, SOLIDARITAS MENGUAT

Sejak pandemi menyerang, (mungkin) baru sekarang kita merasakan ketakutan yang terus mengancam. Virus asal Wuhan, China ini terus menggila dan menebar maut dimana-mana. Sejumlah daerah yang sebelumnya dinilai aman, saat ini sudah masuk kategori zona hitam. Sejumlah kalangan mendesak pemerintah melakukan lockdown. Pasalnya, sejumlah upaya yang sudah dilakukan pemerintah dinilai tak bisa mengendalikan pandemi. Strategi lama seperti penegakan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat dianggap sudah tidak mempan. Namun, beranikah pemerintah melakukan lockdown? simak diskusinya bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa, Jubir Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi, Epidemiolog Dicky Budiman dan Inisiator Lapor Covid-19 Irma HIdayana. 

DARURAT COVID, JOKOWI MAU APA?

Pilpres masih beberapa tahun lagi. Namun berisiknya sudah mulai terdengar sejak saat ini. Tak hanya sejumlah tokoh yang diprediksi bakal ikut kontestasi atau partai politik yang mulai sibuk menjajaki koalisi, para relawan pendukung Jokowi juga dikabarkan sudah dilobi dan diperebutkan sana sini. Para relawan Jokowi ini memang menarik hati bagi siapapun yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Pasalnya, mereka terbukti mampu mengantarkan Jokowi memenangkan Pilpres dan menjadi orang nomor satu di negeri ini selama dua kali.  Lalu akan kemana para relawan Jokowi ini berlabuh? Simak diskusinya bersama Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi, Ketum Projo Budi Arie Setiadi, Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira dan Peneliti SMRC Saidiman Ahmad.

BEREBUT RELAWAN

Pilpres 2024 masih beberapa tahun lagi. Namun, beberapa partai politik sudah menjajaki untuk membangun koalisi. Sejumlah nama tokoh pun sudah digadang-gadang bakal berlaga dalam pesta lima tahunan ini. Tak hanya deretan nama yang diprediksi bakal berkontestasi, sejumlah partai politik juga dah mulai menjajaki koalisi.  Indonesia masih berjibaku menghadapi pandemi. Namun para elite politik sudah ribut membangun koalisi guna menyiapkan kontestasi. Mengapa partai politik sudah sibuk bicara Pilpres dan koalisi? Simak diskusinya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahamn, Politisi PDIP Efendy Simbolon dan pengamat politik Burhanudin Muhtadi

PILPRES 2024 DAN KASAK KUSUK KOALISI

Kisruh di tubuh KPK yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri, tak kunjung usai. Kisruh itu berpotensi melebar. Sejumlah lembaga terlibat atau dilibatkan, seperti Komnas HAM dan Ombusman, serta Ormas keagamaan.  Asal muasal kisruh adalah revisi UU KPK yang terlalu dipaksakan. Revisi yang ditolak publik, tanpa partisipasi publik, diajukan sejumlah anggota DPR dan disetujui Pemerintah itu menjadi titik awal pelemahan KPK. Pelemahan atau penguatan KPK memang jadi perdebatan tak kunjung usai.  Presiden Joko Widodo perlu bertindak cepat membentuk tim independen untuk menyelesaikan kisruh di KPK. Inilah Opini Budiman (OB) “Tok! Pegawai KPK Resmi Jadi ASN” #opinibudiman #TWKKPK 

Opini Budiman (OB) - Tok! Pegawai KPK Resmi Jadi ASN

Berbagai upaya dilakukan beragam kalangan guna ‘menyelamatkan’ KPK. Puluhan guru besar dari berbagai perguruan tinggi turun gunung mengkritik proses alih status pegawai KPK dan TWK yang dinilai bermasalah. Agamawan juga tak mau ketinggalan mendesak Presiden Jokowi turun tangan. Sutradara dan seniman juga turun gelanggang membuat karya dan pameran guna melawan upaya pelemahan. Mengapa banyak kelompok masyarakat yang tergerak untuk menyelamatkan KPK? Simak diskusinya bersama sutradara dan jurnalis Dandhy Laksono, Seniman Anang Saptoto, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Anggota Koalisi Guru Besar Antikorupsi Profesor Sulistyowati Irianto, Guru Besar Politik Mochtar Pabotinggi dan Politisi PDIP Masinton Pasaribu dan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. 

BERSAMA SELAMATKAN KPK

KPK akhirnya menyingkirkan 51 dari 75 pegawainya yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan. Keputusan ini mengabaikan arahan Presiden Jokowi yang meminta hasil TWK tak dijadikan dasar untuk memecat para pegawai KPK. Namun, arahan tinggal arahan. Faktanya, KPK dengan sokongan sejumlah lembaga dan kementerian tetap menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai tulang punggung KPK ini. Kenapa KPK membangkang terhadap arahan Jokowi? Simak diskusinya bersama Ketua WP KPK Yudi Purnomo, Peneliti PUKAT Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar UIN Profesor Azyumardi Azra, Wakil Ketua BKN Supranawa Yusuf dan Anggota Komisi III Arsul Sani.   

RAMAI-RAMAI KEBIRI KPK

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus menuai kritik dan kecaman. ‘Screening’ ala Orde Baru dengan dalih alih status kepegawaian tersebut dinilai sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kecurigaan tersebut semakin menguat ketika 75 pegawai yang dinilai memiliki integritas, kritis dan banyak menangani kasus besar dinyatakan tak lulus. Sebelumnya, berbagai cara untuk melemahkan KPK terus dilakukan mulai dari kriminalisasi pimpinan dan pejabat KPK, teror dan intimidasi hingga revisi UU anti korupsi. Dipilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK juga dinilai sebagai bagian dari upaya menggembosi lembaga antirasuah ini. Benarkah TWK hanya akal-akalan untuk menggembosi KPK? Dan Akankah KPK tinggal nama?  Simak diskusinya bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pegawai KPK Tata Khoiriyah, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, Aktivis antikorupsi Bivitri Susanti dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

KPK TINGGAL PUSARA?

Dua pekan jelang lebaran, pasar Tanah Abang dan sejumlah pusat perbelanjaan diserbu pengunjung dan memicu kerumunan. Kondisi ini dikritik banyak kalangan karena dikhawatirkan akan memicu klaster baru dan menambah panjang daftar kasus positif Covid-19 di Indonesia. Selain Ramadan, Hari Raya Idul Fitri juga harus menjadi perhatian. Karena lalu lalang orang akan meningkat pas lebaran. India, negara yang sebelumnya dipuji karena penanganan virus korona kini dihantan tsunami pandemi. Acara keagamaan dituding menjadi biang keladi tsunami Covid-19 di negara ini. Akankah Indonesia bernasib sama dengan India? Simak diskusinya bersama Wagub DKI Jakarta Riza Patria, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dan Juru Bicara Satgas Covid-19 Hery Trianto  

HARI RAYA & ANCAMAN LEDAKAN CORONA

Kekecewaan publik pada KPK kian menjadi-jadi. Berbagai skandal operasi pemberantasan korupsi telah mengecewakan hari rakyat. Akademi dan tokoh anti korupsi Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar menyerukan KPK hasil revisi UU sebaiknya dibubarkan saja. Tren pelemahan KPK pascarevisi kian nyata. Buronan kasus korupsi BLBI, Sjamsul Nursalim, dihentikan penyidikannya oleh KPK, padahal Sjamsul sama sekali tidak pernah mau memenuhi panggilan KPK. Seruan pembubaran KPK boleh jadi cermin frustrasi masyarakat sipil. Mengembalikan KPK dengan misi sucinya adalah tugas bersama bangsa jika ingin bebas dari korupsi. Kini, publik berharap pada Mahkamah Konstitusi. Sejak 2018, uji materi UU KPK hasil revisi diadili di MK. Namun sampai sekarang putusan MK itu belum juga turun. Apakah MK juga kehilangan progresivitasnya dalam memberantas korupsi? #KPK #revisiUUKPK #opinibudiman

Opini Budiman (OB) - MK Harus Percepat Uji Materi Revisi UU KPK

53 patriot bangsa gugur saat menjalankan tugas. Mereka terkubur bersama tenggelamnya Kapal Republik Indonesia (KRI) Nanggala-402. Kapal selam asal Jerman ini ditemukan dengan kondisi terbelah menjadi tiga bagian. Tragedi ini harus menjadi bahan evaluasi terkait kondisi alutsista TNI. Modernisasi dan peremajaan alutsista harus menjadi prioritas agar kecelakaan tak kembali terjadi.  Benarkah KRI Nanggala tenggelam karena faktor alam bukan karena tak laik dioperasikan? Simak diskusinya bersama mantan KSAL Ade Supandi, Anggota Komisi I DPR RI Efendi Simbolon, pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini dan Redaktur Senior Harian Kompas Ninok Leksono. 

BELAJAR DARI KRI NANGGALA-402

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Presiden Jokowi dikabarkan akan mengocok ulang jajaran pembantunya. Kabar ini berembus kencang usai DPR RI merestui pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi. Meski perombakan kabinet ini awalnya terkait perubahan nomenklatur, namun kabarnya Jokowi juga akan menggeser dan mencopot sejumlah menteri dan kepala lembaga. Selain terkait perubahan nomenklatur kementerian, kocok ulang jajaran menteri ini kabarnya dilakukan guna mengakomodasi masuknya PAN. Kenapa Jokowi akan merombak kabinetnya lagi? Apa benar reshuffle dilakukan guna mengakomodasi PAN? Simak diskusinya bersama Politisi PDIP Erico Sotarduga, Politisi PKB, Luqman Hakim, Politisi PKS Anis Byarwati, Pengamat politik Hurriyah dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.  

BONGKAR PASANG KABINET

a weekly podcast with well-known subjects every week talking about what's behind the facts. Hosted by Budiman Tanuredjo. POLITIK • HUKUM • HAM • DEMOKRASI • INDONESIA

hubhopper

SUARA PALMERAH

hubhopper