Salah satu pendiri Lapor Covid-19, Irma Hidayana, hadir di Apa Kata Tempo untuk membahas editorial Majalah Tempo yang berjudul “Kejahatan Rekayasa Data Pandemi”. Editorial ini merupakan respons atas temuan redaksi Tempo mengenai adanya dugaan manipulasi data kasus Covid-19 di sejumlah daerah. Rekayasa data tersebut boleh disebut sebagai pembunuhan massal berencana. Sebab, angka hasil manipulasi membuat tindakan penanganan pandemi di suatu wilayah bisa keliru dan berujung pada kematian warganya. --- Laporan Tempo soal dugaan rekayasa data kasus Covid-19 di sejumlah daerah bisa kamu baca di majalah.tempo.co atau dengan mengunduh Tempo Apps email: podcast@tempo.co.id

Apa Kata Tempo

S2E6 Kejahatan Rekayasa Data Pandemi feat. Irma Hidayana

Ajakan untuk setop membaca berita Covid-19 agar hidup masyarakat jadi lebih damai dan tentram, jelas propaganda yang berbahaya--apalagi di situasi wabah yang menggila. Propaganda sesat itu juga seolah menyalahkan media atas situasi buruk yang terjadi saat pandemi. Padahal dengan alasan apapun, media tak boleh menutupi fakta memburuknya pandemi. Menurut editorial Tempo yang berjudul "Propaganda Rasa Aman Palsu", berusaha menutupi peristiwa buruk dengan berharap hanya mengkonsumsi berita-berita "positif" akan menciptakan "toxic positivity". "Racun" ini menebarkan rasa aman palsu yang bisa membuat masyarakat lengah. Memberitakan kegawatan wabah bukanlah untuk menakuti-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mendorong solusi atas permasalahan yang terjadi. --- Laporan Tempo soal perkembangan situasi gelombang kedua Covid-19 di Indonesia bisa kamu baca di majalah.tempo.co, koran.tempo.co, atau dengan mengunduh Tempo Apps email: podcast@tempo.co.id

S2E5 "Toxic Positivity" di Tengah Pandemi

Rekor demi rekor pertambahan kasus harian Covid-19 terus terjadi bahkan di masa PPKM Darurat. Pendapat bahwa pandemi masih terkendali, bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Fasilitas kesehatan ambruk sebelum puncak pandemi. Menurut editorial Tempo, lemahnya kepemimpinan nasional membuat penanganan pandemi morat-marit. Alih-alih mempercayakan penanganan pandemi pada otoritas kesehatan, Presiden Jokowi malah menunjuk bawahannya di bidang ekonomi untuk memegang kendali. Dalam episode ini, selain membahas soal editorial Tempo, Lisa bercerita pengalamannya tentang betapa sulitnya dirinya memperoleh tabung oksigen dan kamar ICU untuk keluarganya yang terpapar Covid-19. Jadi buat kamu yang masih tidak percaya bahwa Covid-19 itu ada dan berbahaya, dengarkan episode kali ini sampai akhir. --- Laporan Tempo soal perkembangan situasi gelombang kedua Covid-19 di Indonesia bisa kamu baca di majalah.tempo.co dan koran.tempo.co email: podcast@tempo.co.id

S2E4 Kasus Covid-19 Terus Tembus Rekor, Kembalikan Penanganan Pandemi ke Otoritas Medis

Fasilitas kesehatan kolaps, politisasi obat cacing Ivermectin, dan “panic buying” susu beruang menjadi topik obrolan di episode kali ini. Mengenai kolapsnya fasilitas kesehatan, temuan Tempo telah memastikan faktanya lewat rumah-rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta dan sejumlah kota besar lain. Namun pemerintah masih saja sibuk membuat penyangkalan, dengan menyatakan rumah-rumah sakit tidak kolaps melainkan “over capacity”. Melihat kasus Covid-19 yang melonjak meski sudah gonta-ganti kebijakan--mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat--pemerintah seharusnya berani mengakui bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah gagal menghadang pandemi.  Atas situasi darurat kali ini, Tempo mengeluarkan editorial berjudul “Saatnya Jokowi Kibarkan Bendera Putih”. Apa maksud editorial tersebut? Nah, untuk mendapat penjelasan detailnya, Apa Kata Tempo mengundang pemimpin redaksi Koran Tempo, Jajang Jamaluddin, untuk berbincang di episode ini. --- Perkembangan mengenai situasi wabah Covid-19 gelombang kedua yang kian mengganas serta menyebabkan fasilitas kesehatan mulai kolaps, bisa kamu baca di koran.tempo.co dan majalah.tempo.co email: podcast@tempo.co.id

S2E3 Fasilitas Kesehatan Kolaps, Pemerintah Harus Akui Gagal Tangani Pandemi

Indonesia tengah menghadapi gelombang kedua kenaikan kasus positif Covid-19. Rumah sakit mulai kehabisan ruang perawatan dan isolasi, anak-anak mulai terpapar. Dalam situasi genting, pemerintah seharusnya tak boleh lagi ragu menentukan arah kebijakan seperti kala awal pandemi. Kebijakan yang memilih ekonomi dan kesehatan jalan sekaligus di situasi pandemi yang berkecamuk, terbukti tak berhasil. Ekonomi tak akan tumbuh apabila penanganan pandemi belum terselesaikan. Sayangnya, arahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat pemerintahannya tampak penuh kontradiksi dan setengah hati. Ketiadaan komando yang tegas dan konsisten membuat pelaksana program di lapangan kocar-kacir dan tidak sinergi. Di lebaran tahun ini, meski ada larangan mudik, tak kurang dari 1,5 juta kendaraan lolos dari penyekatan di jalan-jalan raya. Langkah Menteri Luar Negeri menutup akses kunjungan warga dari negara-negara di zona merah pandemi tak efektif karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia gagal mengetatkan pemeriksaan imigrasi dan karantina di bandara dan pelabuhan. Serangkaian kebijakan Menteri Kesehatan menekan angka penularan virus corona akan termentahkan ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka opsi sekolah tatap muka. Upaya mencegah bertambahnya angka kematian juga akan berantakan kalau Menteri Pariwisata terus menggembar-gemborkan “work from Bali”. Terus-menerus menyalahkan warga yang dinilai tak berdisiplin menerapkan protokol kesehatan juga tak menyelesaikan masalah. Faktanya, banyak pula pejabat yang masih tak patuh protokol kesehatan. Di tengah masih semrawutnya penanganan pandemi di Indonesia, kita tentu belum bisa meniru Singapura yang berencana hidup berdampingan dengan Covid-19. --- Laporan Tempo soal megap-megap pemerintah menghadapi gelombang kedua kenaikan kasus positif covid-19  bisa dibaca di majalah.tempo.co email: podcast@tempo.co.id

S202 Kontradiksi Kebijakan di Tengah Menghadapi Gelombang Kedua Covid-19

Mengawali season 2 bersama Setri Yasra, Apa Kata Tempo membahas editorial majalah Tempo yang berjudul “Sehormat-hormat Melawan Firli”. Terlepas dari penyingkiran 51 pegawai lewat tes wawasan kebangsaan, Tempo menyebut bahwa KPK telah membusuk di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Prinsip kolektif kolegial atau pengambilan keputusan bersama-sama oleh lima pemimpin, telah dilanggar. Komisioner yang berbeda pendapat dikuntit dan diamati. Prinsip kerahasiaan dalam penanganan perkara diterabas. Selain itu, Firli juga memiliki sejumlah catatan pelanggaran etik yang serius. Tempo menyarankan para pegawai dan komisioner melawan, dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. --- **Laporan Tempo soal kinerja KPK yang anjlok di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bisa kamu baca di majalah.tempo.co **Editorial Tempo berjudul "Sehormat-hormat Melawan Firli" juga bisa kamu baca di majalah.tempo.co 

S201 Buruknya Kinerja KPK di Bawah Firli Bahuri

Lebih dari 80 episode sudah Arif Zulkifli (Azul) dan Lisa Siregar menemani kamu membahas berbagai topik pemberitaan dari dapur redaksi Tempo. Kini Azul harus pamit dari Apa Kata Tempo. Episode kali ini pun menandai akhir dari musim pertama. Kami merangkum lima episode teratas dengan jumlah pendengar terbanyak selama penayangan musim pertama--sejak akhir 2019. Kalau menurut kamu, episode mana yang terfavorit? Selain menanti jawaban kamu atas episode terfavorit, kami juga menantikan kritik dan saran kamu agar episode-episode selanjutnya jadi lebih seru. Kirimkan langsung komentarnya ke email podcast@tempo.co.id dengan subyek “Apa Kata Tempo”. Terima kasih sudah mendengarkan Apa Kata Tempo, nantikan kami kembali di musim kedua!

Pamit

Pornografi ilegal ternyata makin marak seiring meluasnya internet dan mudahnya mengunggah konten video ke platform digital. Korbannya adalah perempuan yang diperdaya—sebagian bahkan dipaksa—untuk mempertontonkan tubuh ataupun aktivitas seksual mereka. Tempo berkolaborasi dengan South China Morning Post, Philippine Center of Investigative Journalism, dan The Korea Times menelusuri jejak predator digital di jagat maya. Di Indonesia, keberpihakan publik kepada perempuan yang menjadi korban peredaran video intim, misalnya, memang masih jadi tanda tanya besar. Banyak orang cenderung memberikan label miring kepada pihak perempuan. Tak terbendungnya kejahatan seksual inijelas dipicu oleh belum hadirnya negara melindungi perempuan. DPR yang didesak untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak kunjung terwujud. Selain itu, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan perusahaan teknologi digital untuk membersihkan internet dari penyebar konten pornografi ilegal yang sering bersembunyi di balik akun anonim. Memburu para pelaku kekerasan seksual seharusnya menjadi tugas utama kepolisian. Ketimbang mengganggu mereka yang berani mengkritik pemerintah, ini jelas tugas yang lebih penting dan mendesak untuk para petugas patroli virtual. --- Laporan kolaborasi Tempo bersama South China Morning Post, Philippine Center of Investigative Journalism, dan The Korea Times  soal predator seks di ranah digital bisa kamu baca di majalah.tempo.co email: podcast@tempo.co.id

Episode 82: Predator Digital Kian Marak, Pengesahan RUU PKS Kian Mendesak

Orde Baru telah runtuh dan beralih ke era Reformasi sejak 23 tahun lalu, namun dalam transisinya malah menjauh dari demokrasi yang terkonsolidasi. Alih-alih menuntaskan agenda yang tertunda, pemerintah Presiden Joko Widodo justru mengikis pelbagai capaian positif yang dirintis sejak awal reformasi. Semula, proses transisi politik Indonesia lumayan menjanjikan. Memenuhi tuntutan reformasi, pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie membebaskan pers, melepas tahanan politik, dan menyiapkan pemilihan umum yang demokratis. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, dominasi peran militer di ranah politik dilucuti. Lalu, di era Megawati Soekarnoputri, pemerintah dan DPR sepakat membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun secara substansi, transisi menuju demokrasi jalan di tempat. Rezim Orde Baru telah tumbang tapi aktor lama dan penerusnya terus bercokol. Mereka hanya berganti jas partai atau logo perusahaan. Pada masa kedua pemerintahannya, Jokowi justru memutar balik arah semangat reformasi. Kebebasan sipil di Indonesia terancam. DPR dan Jokowi juga merevisi Undang-Undang KPK yang melumpuhkan lembaga antirasuah itu. --- Editorial Tempo soal mundurnya arah reformasi di pemerintahan Presiden Jokowi bisa kamu baca di majalah.tempo.co Laporan soal memburuknya demokrasi di Indonesia bisa kamu baca di koran.tempo.co email: podcast@tempo.co.id

Episode 81: Agenda Reformasi Berjalan Mundur di Pemerintahan Jokowi

Lebaran kali ini adalah lebaran kedua selama pandemi, tetapi penyakit pemerintah tak juga sembuh: kebijakan yang tak padu dalam mengendalikan penyebaran virus corona. Publik sebenarnya bisa mafhum saat pemerintah melarang mudik. Namun sayangnya, larangan mudik diembel-embeli agar masyarakat tetap plesiran. Mal-mal juga tetap dibuka sementara ziarah dilarang. Walaupun ada penekanan tetap memperhatikan protokol kesehatan, nyatanya, kerumunan di tempat wisata tetap terjadi. Kita menyadari bahwa tujuan kebijakan-kebijakan tersebut adalah membangkitkan perputaran ekonomi di tengah pandemi. Namun di sisi lain Tempo juga menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang muncul masih bias masyarakat kelas menengah atas. Ketika mudik dilarang atau muncul kebijakan pembatasan mobilitas lainnya, pemerintah seharusnya juga menggencarkan mitigasi untuk masyarakat kelas menengah bawah--para pemilik jasa transportasi, pengemudi, pengusaha dan pekerja warung, pedagang kaki lima--yang sangat bergantung pada pendapatan harian dan tidak memiliki jaring pengaman sosial. Pemerintah seharusnya menyiapkan kompensasi yang adil bagi mereka agar tidak terkesan hanya “menyenangkan” masyarakat kelas menengah atas. --- Editorial soal ambiguitas kebijakan pemerintah selama lebaran bisa kamu baca di koran.tempo.co

Episode 80: Terulangnya Ambiguitas Kebijakan Pemerintah saat Lebaran

Ramainya perbincangan soal bipang Ambawang mampu mengalihkan isu penting lainnya di Twitter, seperti misalnya kabar pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Banyak pejabat pasang badan saat Presiden Jokowi keseleo lidah berpidato untuk hajatan "Hari Bangga Buatan Indonesia" tersebut--walaupun responnya malah berbeda-beda. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, selaku yang punya hajatan, mengungkapkan pidato Jokowi itu konteksnya promosi kuliner Nusantara, bukan hanya kuliner khusus umat Islam. Apalagi pada 13 Mei 2021, bukan hanya umat Islam yang bakal merayakan Lebaran. Umat Nasrani, yang tidak mengharamkan babi, juga merayakan hari Kenaikan Isa Almasih. Sementara juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, merespon dengan menimbulkan kegaduhan baru. Dia mengunggah cuitan soal “bipang” yang disebutnya “jipang”, makanan dari beras, khas Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Padahal bipang Ambawang, jelas berbeda dengan jipang. Untuk urusan yang lebih penting--ketika sejumlah pegawai KPK yang berdedikasi memberantas korupsi KPK terancam “nonjob” karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan--pasang badan para pejabat ini justru tidak terjadi. Pihak Istana pun seolah balik badan untuk para pegawai yang terancam “nonjob”. Jadi, apakah keramaian soal bipang Ambawang memang disengaja untuk menutupi isu KPK? Dengarkan pandangan Tempo di episode ini. Tidak lupa juga, tim podcast Apa Kata Tempo mengucapkan selamat lebaran untuk kamu yang merayakan! --- Laporan Tempo soal kejanggalan tes wawasan kebangsaan KPK bisa kamu baca di majalah.tempo.co, sedangkan untuk editorial tentang keseleo lidah Presiden Jokowi bisa kamu baca di koran.tempo.co Sumber cuplikan klip audio: 05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia © 2021 Kementerian Perdagangan 

Episode 79: Bipang, Keseleo Lidah atau Pengalihan Isu?

Pasca tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402, kita tentu masih berduka. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada suasana berkabung, kini saatnya kita mempertegas lagi pertanyaan: mengapa kapal buatan Jerman itu sampai terempas ke dasar laut, adakah faktor kelalaian, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Tenggelamnya KRI Nanggala-402 bukan satu-satunya insiden yang dialami militer kita. Sejak enam tahun lalu, terjadi belasan kecelakaan pesawat dan kapal militer. Perlu digaris bawahi, ratusan prajurit telah gugur bukan karena perang atau operasi khusus, melainkan lantaran kegagalan peralatannya. Ironisnya, kecelakaan terjadi seiring dengan anggaran pertahanan yang terus naik--kini mencapai 134 triliun rupiah. Kematian memang bagian dari takdir, seperti halnya kelahiran. Namun tenggelamnya Nanggala-402 tak boleh berlalu begitu saja. Sudah seharusnya ada investigasi militer untuk menjelaskan detail tentang kronologi dan penyebab kecelakaan tragis ini. Hasil investigasi itu pun sepatutnya diumumkan kepada publik. Jika benar kapal yang tak layak beroperasi tetap dipaksa melaut, para penanggung jawab keputusan itu harus diadili dan dijatuhi sanksi. --- Editorial soal tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 bisa kamu baca di majalah.tempo.co 

Episode 78: Wasiat Nanggala-402

Uji klinis vaksin nusantara memang telah dihentikan, tapi penelitian terapi sel dendritik masih berlanjut di RSPAD Gatot Soebroto. Vaksin yang digagas bekas menteri kesehatan Terawan Agus Putranto telah memicu kontroversi. Vaksin yang diklaim buatan anak bangsa itu ternyata melibatkan pihak luar. Manuver Terawan yang mengundang politikus, mantan pejabat, dan artis sebagai relawan uji coba vaksin Nusantara, pun berisiko melanggar etika penelitian. Riset seharusnya menekankan metode saintifik tanpa politisasi dan propaganda nasionalisme. Pemerintah juga tak perlu lagi mengurusi, apalagi membiayai riset vaksin yang klaimnya belum teruji secara klinis. Kelanjutan riset sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke pihak swasta. Jika kelak terapi sel dendritik ini terbukti secara ilmiah efektif memerangi wabah Covid-19, barulah kita sambut temuan ini dengan gegap gempita. --- Laporan Tempo soal kompromi di balik vaksin Nusantara  bisa kamu baca di majalah.tempo.co email: podcast@tempo.co.id

Episode 77: Uji Klinis Vaksin Nusantara Dihentikan Tapi Penelitian Berlanjut

Jika beberapa waktu lalu muncul upaya pengambilalihan kursi Ketua Umum Demokrat oleh Moeldoko, kali ini isu pendongkelan kursi ketua umum menerpa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Desakan muktamar luar biasa untuk menggeser Muhaimin Iskandar dari posisi ketua umum digaungkan politikus di internal PKB. Mereka menuduh Muhaimin sewenang-wenang memecat pengurus dan cenderung menempatkan orang dekatnya dalam jabatan partai serta pemerintahan. Masalah makin runyam ketika kedua kubu meminta dukungan penguasa. Mendapat rayuan dari kedua kubu, pihak Istana harus menahan diri untuk tidak mengintervensi apalagi memihak salah satu kubu. Pemerintahan Joko Widodo tidak boleh mengulang kesalahan yang sama ketika dia membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldokoberupaya mengambil alih Partai Demokrat. Pemerintah seyogyanya mendorong kedua kubu menyelesaikan perselisihan secara demokratis. Karena partai yang demokratis biasanya memiliki keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka. Partai yang sehat adalah partai yang tidak dikelola seperti yayasan atau perusahaan keluarga, dengan ketua umum yang menentukan segala urusan. Sebaliknya, partai yang tertutup dan memiliki pemimpin otoriter malah akan menjadi benalu bagi demokrasi. Partai "benalu" biasanya hanya menjadi kendaraan politik pemimpinnya, bukan memperjuangkan pendukungnya. --- Laporan soal upaya politikus PKB mendongkel Muhaimin Iskandar dari kursi ketua umum bisa kamu baca di majalah.tempo.co 

Episode 76: Isu Perpecahan di PKB, Istana Tak Boleh Intervensi

Dalam editorial Tempo, secara satire KPK disebut sebagai "komisi penghambat pembangunan", apa alasannya? Kamu akan tahu begitu mendengar obrolan Lisa dan Arif Zulkifli di episode ini, yang membahas tentang dampak revisi UU KPK pada 2019 yang kian terlihat. Berkali-kali, KPK pulang dengan tangan kosong alias gagal ketika melakukan penggeledahan. Pada kasus suap pajak yang melibatkan PT Jhonlin Baratama milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, KPK malah mendapati kantor itu kosong saat hari penggeledahan. Kasus suap pajak ini sebenarnya telah diselidiki KPK sejak Februari, namun penggeledahan kantor PT Jhonlin di Kalimantan Selatan, baru dilakukan 18 Maret 2021. Penggeledahan kedua, jedanya pun cukup lama, dilakukan pada 9 April 2021. Kedua operasi penggeledahan gagal. Kuat dugaan informasi penggeledahan telah bocor, sehingga pelaku punya cukup waktu memindahkan barang bukti. Sebelumnya, penggeledahan di rumah politikus PDIP Ihsan Yunus--terkait kasus korupsi bansos--KPK juga tidak menemukan barang bukti. Redaksi Tempo menduga, kegagalan penggeledahan "komisi penghambat pembangunan" ini akibat dari semakin rumitnya pengurusan izin penggeledahan pasca diberlakukannya UU KPK yang direvisi. Semakin lamanya pengurusan izin membuka peluang bocornya informasi. --- Editorial soal dugaan bocornya informasi penggeledahan yang dilakukan KPK bisa kamu baca di koran.tempo.co 

Episode 75: Penggeledahan oleh KPK Berulang Kali Gagal, Informasinya Bocor?

Apa Kata Tempo adalah podcast mingguan yang mengulas pandangan redaksi Tempo terkait suatu isu atau berita, termasuk mengulik landasan di balik opini tersebut. Obrolan ini menghadirkan Kepala Pemberitaan Korporat Tempo, Arif Zulkifli dan dipandu Lisa Siregar. email: podcast@tempo.co.id

hubhopper

Apa Kata Tempo

hubhopper